Kekeringan semakin berdampak luas terhadap sektor pertanian di Kabupaten Luwu. Berdasarkan pendataan sementara Dinas Pertanian, sedikitnya 3.025,63 hektare lahan persawahan mengalami kekurangan air di tengah kondisi cuaca El Nino.
Lahan terdampak tersebar di sejumlah wilayah, termasuk Kelurahan Noling serta Desa Tallang Bulawang dan Desa Pasamai di Kecamatan Belopa. Kondisi tersebut mulai mengancam keberlangsungan tanaman padi sekaligus penghasilan petani yang bergantung pada hasil persawahan.
More Read
Plt Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Luwu, Islamuddin, mengatakan pendataan terhadap lahan terdampak masih dilakukan. Pasokan air menjadi kebutuhan mendesak karena sejumlah persawahan mulai mengalami kekeringan.
Sebagai penanganan awal, sebanyak 18 unit pompa air berukuran tiga inci telah tersedia dan mulai disalurkan kepada kelompok tani di wilayah terdampak. Lima unit berasal dari bantuan pemerintah pusat, sedangkan 13 unit lainnya bersumber dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
Pompa tersebut dimanfaatkan untuk mengambil air dari sumber yang masih tersedia dan mengalirkannya menuju persawahan. Di sejumlah lokasi, pemompaan dilakukan dari Bendung Tomatoppe maupun sistem pengairan di sekitar Bendung Suplesi Radda.
Namun, jumlah pompa yang tersedia dinilai masih perlu ditambah untuk memperluas jangkauan penanganan. Sebanyak 30 unit tambahan direncanakan, terdiri atas 20 pompa berukuran tiga inci dan 10 pompa berukuran enam inci. Ia berharap dapat segera terealisasi.
Selain pompanisasi, pembangunan sumur bor juga disiapkan sebagai opsi untuk memenuhi kebutuhan air pertanian di lokasi yang mengalami kekeringan. Penentuan bantuan akan menyesuaikan hasil pendataan dan kondisi sumber air di masing-masing wilayah.
Petani maupun kelompok tani yang membutuhkan pompa juga dapat mengajukan permohonan kepada Dinas Pertanian untuk diverifikasi. Untuk kondisi darurat, bantuan dapat diberikan selama terdapat sumber air yang memungkinkan untuk dilakukan pemompaan.
Kondisi kekeringan saat ini juga telah masuk dalam status siaga daerah. Sekretaris BPBD Luwu, Aminuddin, mengatakan status siaga bencana kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan ditetapkan melalui SK Nomor 396/VIII/2026 sejak 6 Agustus 2026 berdasarkan laporan dan prakiraan cuaca BMKG.
Penetapan tersebut menjadi dasar untuk mempercepat langkah penanganan, termasuk kemungkinan penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) APBD 2026 untuk mendukung penambahan pompa air. Dengan lebih dari 3 ribu hektare sawah telah terdampak, ketersediaan air kini menjadi kebutuhan penting untuk mencegah kekeringan meluas dan menekan risiko kerugian petani.
