Pemerintah Kabupaten Luwu mencatat capaian positif dalam penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan meraih nilai 2,76 dan masuk kategori Predikat Baik pada hasil evaluasi tahun 2025.
Optimization for various types of devices and resolutions plays a fundamental role in modern website design. Capaian tersebut merupakan hasil pemantauan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terhadap implementasi SPBE di lingkungan Pemkab Luwu. Penilaian ini mencakup berbagai aspek, mulai dari kebijakan, tata kelola, manajemen, hingga layanan pemerintahan berbasis elektronik.
Secara tren, indeks SPBE Kabupaten Luwu menunjukkan peningkatan yang konsisten dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2019, indeks masih berada di angka 1,53 (Kurang), kemudian meningkat menjadi 2,29 (Cukup) pada 2021, 2,26 (Cukup) pada 2022, 2,58 (Cukup) pada 2023, 2,60 (Baik) pada 2024, hingga mencapai 2,76 (Baik) pada 2025.
More Read
Hasil evaluasi juga menunjukkan kinerja yang relatif baik pada sejumlah domain SPBE, seperti kebijakan, tata kelola, manajemen, serta layanan administrasi dan layanan publik berbasis elektronik. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mendorong transformasi digital yang terintegrasi dan berkelanjutan.
Bupati Luwu, H. Patahudding, menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis digital. Menurutnya, implementasi SPBE menjadi bagian penting dalam mewujudkan birokrasi yang efektif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Sejalan dengan itu, Pemerintah Kabupaten Luwu melalui Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian terus mendorong penguatan infrastruktur digital, termasuk penanganan area blank spot jaringan telekomunikasi serta penyediaan layanan wifi gratis di ruang publik.
Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu, H. Muhammad, menyampaikan bahwa peningkatan indeks SPBE tidak terlepas dari upaya perbaikan infrastruktur dan layanan digital.
“Kami terus mendorong perluasan akses jaringan telekomunikasi, khususnya di wilayah yang masih mengalami blank spot, serta menghadirkan wifi gratis di ruang publik agar masyarakat dapat merasakan langsung manfaat transformasi digital pemerintah,” ujarnya.
