Aliansi tersebut juga menyinggung persoalan terbaru terkait Sarana dan Prasarana (Sapras) Sawit delapan kelompok tani yang meminta peninjauan kembali kebijakan pemerintah.
Mereka menilai DPRD semestinya hadir sebagai garda terdepan dalam memperjuangkan hak masyarakat, bukan justru memilih diam.
“Anggota DPRD yang dipilih rakyat seharusnya mampu menjadi suara keadilan, bukan sekadar penonton di tengah ketimpangan kebijakan,” tegas AMLT.
Permintaan RDP itu, kata AMLT, didasarkan pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Hak Pengawasan Masyarakat.
Melalui forum RDP tersebut, AMLT berharap seluruh anggota DPRD dapat hadir dan memberikan penjelasan terbuka kepada publik terkait berbagai persoalan yang kini menjadi sorotan masyarakat Luwu Timur.
