Sejumlah kepala sekolah di Kabupaten Luwu nyaris menjadi korban penipuan oleh oknum yang mengatasnamakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Luwu. Pelaku diduga menghubungi korban melalui telepon maupun pesan singkat untuk menawarkan bantuan pengurusan layanan kepegawaian dan meminta sejumlah uang.
Kepala BKPSDM Kabupaten Luwu, Muh. Arsyad, mengatakan pihaknya menerima laporan dari sejumlah guru dan kepala sekolah yang dihubungi oleh nomor tidak dikenal yang mengaku berasal dari BKPSDM.
“Dia menelepon ke beberapa guru mengatasnamakan BKPSDM untuk membantu mempermudah layanan dengan permintaan beberapa dana,” ujarnya, Selasa (28/7/2026).
Menurut Arsyad, hingga kini belum ada laporan kerugian materi. Dugaan penipuan tersebut terungkap setelah salah seorang penerima telepon melakukan konfirmasi langsung kepada BKPSDM.
More Read
Salah seorang kepala sekolah, Dirga Hamka, mengaku pernah dihubungi seseorang yang mengatasnamakan pejabat BKPSDM dan menawarkan bantuan terkait pengurusan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Karena merasa nomor yang digunakan berbeda dari nomor pejabat yang bersangkutan, ia memilih melakukan konfirmasi sebelum menindaklanjuti pembicaraan.
Pengakuan serupa disampaikan Muhammad Said. Ia menerima pesan dari nomor tidak dikenal yang meminta pinjaman uang dengan mengatasnamakan pejabat tertentu. Modus tersebut diduga memanfaatkan kedekatan antarpegawai agar korban segera mentransfer uang.
BKPSDM menegaskan seluruh layanan administrasi kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu tidak dipungut biaya. Saat ini, berbagai layanan seperti kenaikan pangkat, kenaikan jenjang jabatan fungsional, hingga pengusulan surat keputusan pensiun sedang berlangsung dan diduga dimanfaatkan oleh oknum untuk melancarkan aksi penipuan.
Arsyad mengimbau aparatur sipil negara maupun masyarakat agar selalu melakukan konfirmasi apabila menerima telepon atau pesan yang mengatasnamakan BKPSDM maupun pejabat tertentu, terutama jika disertai permintaan uang atau tawaran mempercepat proses administrasi.
BKPSDM juga meminta masyarakat tidak merespons nomor 0823-4356-0683 yang diduga digunakan pelaku serta segera melaporkan apabila menemukan modus serupa.
